ASEAN didesak untuk mengambil tindakan setelah militer Myanmar mengeksekusi mati 4 aktivis demokrasi. Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrew mengutuk tindakan junta militer negara itu karena melanggar hukum hak asasi manusia internasional. "ASEAN dan semua negara anggota PBB harus mengambil tindakan yang sepadan dengan kebiadaban ini," ujar Andrew lewat pernyataan yang ia posting di twitter pada Senin (25/7/2022).

Andrew merasa sangat terpukul dengan berita bahwa mantan anggota parlemen Zeyar Thaw dan aktivis lama Ko Jimmy dieksekusi bersama dua orang lainnya hari ini. Dia juga mengatakan, pembunuhan pengunjuk rasa yang meluas dan sistematis, serangan membabi buta terhadap seluruh desa, dan sekarang eksekusi para pemimpin oposisi. Ia mengatakan, hal ini menuntut tanggapan segera dan tegas oleh negara negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa.

"Negara negara Anggota PBB harus menghormati hidup mereka dengan menjadikan tindakan bejat ini sebagai titik balik bagi tanggapan dunia terhadap krisis ini. Pernyataan saya terlampir," kata Andrew. Dilansir Al jazeera, Surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah, pada hari Senin (25/7/2022) menyatakan, 4 orang telah dieksekusi karena dituduh mengorganisir aksi teror brutal dan tidak manusiawi. Orang orang itu dijatuhi hukuman mati dalam persidangan tertutup pada Januari setelah dituduh membantu milisi untuk melawan militer.

Phyo Zeya Thaw, mantan legislator dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi, dan aktivis demokrasi terkemuka Kyaw Min Yu dinyatakan bersalah atas pelanggaran di bawah undang undang anti terorisme. Thaw, seorang artis hip hop yang sebelumnya ditahan karena liriknya, dituduh memimpin serangan terhadap pasukan keamanan, termasuk penembakan di kereta komuter di Yangon pada Agustus yang menewaskan lima polisi. Dua pria lainnya, Hla Myo Aung dan Aung Thura Zaw, dijatuhi hukuman mati karena diduga membunuh seorang wanita yang mereka tuduh sebagai informan pemerintah militer di Yangon.